DPR Indonesia Ke Laut Aja

Gue dah lama tau kalau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu badan negara yang ga guna di Indonesia. Mungkin institusi ini keberatan nama kalau kata orang Jawa, dan perlu diruwat segera, kalo ngga badan ini akan tetap jadi sarang penyakit bangsa; tempat bertenggernya dengan nyaman virus korupsi; virus kolusi; virus anti nurani; virus antipati; virus pornografi (yang lagi marak via camera phone hehehe) dan virus-virus kemaksiatan lainnya.

Mungkin lebih tepat kalau DPR diubah namanya jadi Dewan Perwakilan Partai, karena memang mereka lebih mengusung kepentingan partainya (dan pribadi) dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Sudah menjadi rahasia umum (walaupun belum pernah ada pihak yang benar-benar berani membuktikan) kalau badan ini cuma menjadi tempat transaksi dagang sapi politik yang bisa memperkaya pundi2 pribadi dan pundi partai (terutama di masa jelang pemilu). Semua pihak yang dimintakan keterangannya di hadapan anggota dewan yang tidak terhormat harus siap-siap menghadapi serbuan ganas jika tidak adanya upeti yang disiapkan.

Dibanding posisi eksekutif yang kelihatannya lebih glamour, sebenarnya paling enak jadi anggota dewan ini. Selain posisinya lebih aman dimata publik dan media massa, karena mereka lebih berperan secara kolektif dibandingkan secara individu, mekanisme pertanggungjawaban DPR pun sama sekali ga ada ke publik. Belum pernah sekalipun ada sosialisasi kepada publik hasil kerja komisi-komisi DPR setelah masa bakti 5 tahunan berakhir. Ataupun sosialisasi pertanggungjawaban pemakaian uang rakyat untuk membiayai masa tugas selama lima tahunan tersebut, entah itu tugas rapat, tugas pansus ataupun tugas studi banding luar negeri yang selalu diincer anggota-anggota dewan yang seneng bgt bisa jalan2 gratis dan shopping2 fantastis.

Ditengah kemandulan DPR tersebut, gue sering kali ga rela, karena mereka selalu terima dengan nikmatnya (termasuk alokasi APBN atau dari Uang pajak warga negara ya?):

• Gaji tiap bulan
• uang tunjangan rapat
• uang tunjangan telekomunikasi
• fasilitas rumah dinas (bebas listrik, bebas PAM, gileee bener)
  
• uang tunjangan transportasi
  
• dan kalo ga salah dapet uang pensiun juga.. buset
• dan uang-uang gaib lainnya

Kemuakan gue bertambah pagi ini pas baca KOMPAS:

DPR Harus Siap Terima Sanksi
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2004-2009 harus bersiap menerima sanksi moral dan politik dari masyarakat, menyusul penolakan mayoritas fraksi di lembaga itu untuk membawa kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti serta tragedi Semanggi I dan Semanggi II ke rapat paripurna.

Gimana kalau tahun 2009 mendatang DPR dibubarin aja !
Ga usah ada pemilihan anggota DPR, karena toh selama ini ga ada fungsinya !